Perpustakaan

Pemerintah Provinsi Papua menggandeng organisasi lingkungan, WWF Indonesia, untuk mulai mengelola hutan di tiga kabupaten tahun ini, yakni Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Program itu bertujuan mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Ketua Komisi Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Noak Kapisa mengemukakan hal itu seusai peluncuran proyek tata kelola lahan rendah emisi di Jayapura, Selasa (12/3/2019). Acara itu juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Annie Rumbiak dan Direktur WWF Indonesia Program Papua Benja Mambay.

Kegiatan itu merupakan upaya nyata dari Governor Climate Forum (GCF), forum beranggotakan para gubernur dari beberapa negara yang berkomitmen mengatasi pemanasan global. Kini GCF beranggotakan 38 provinsi dari sejumlah negara, antara lain Indonesia dan Amerika Serikat.

Papua dengan luas 31.406.664 hektar memiliki tutupan hutan alam luas. ”Papua termasuk pendiri GCF. Pemprov Papua mengajukan proposal kepada Pemerintah Norwegia untuk melaksanakan proyek ini dan mendapat bantuan dana 350.000 dollar AS atau senilai Rp 4,9 miliar,” katanya.

Proyek itu dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Biak Numfor meliputi Biak Numfor dan Supiori serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kepulauan Yapen selama 18 bulan. Proyek di Yapen fokus mengelola hutan produksi, di Biak Numfor dan Supiori untuk hutan lindung.

”Di Yapen, warga akan dilatih mengelola hutan produksi berbasis rendah emisi dan mencegah pembalakan liar. Masyarakat di Biak dan Supiori akan dilatih mengembangkan hasil hutan nonkayu dan ekowisata,” ujarnya.

Menurut Kepala KPHL Biak Numfor Aries Ap, pihaknya membina warga untuk memproduksi hasil hutan nonkayu, seperti minyak kayu putih, sari jahe, dan aneka olahan sagu. Pihaknya juga membantu warga untuk membangun ekowisata, yakni Telaga Biru di Biak.

Benja menyatakan, pihaknya akan mendampingi warga untuk mengelola hutan berbasis rendah emisi. Annie menegaskan, hampir 3 juta warga Papua hidupnya tergantung dari hasil hutan sehingga perlu tata kelola hutan sesuai kebutuhan warga agar tak memicu konflik. (FLO)................SUMBER, KOMPAS, RABU 13 MARET 2019, HALAMAN 10