Perpustakaan

AMBON, KOMPAS – Pelaksanaan proyek penelitian di tambang emas liar Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, oleh Universitas Pattimura merekomendasikan agar sianida digunakan untuk mengolah emas. Sejumlah kalangan menilai, kredibilitas kampus dipertaruhkan.

Sejumlah pihak, baik dosen maupun alumni Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (14/11/2018), menyatakan keprihatinan terkait terseretnya Unpatti dalam kasus tambang liar.

Mereka mendesak pimpinan Unpatti menjelaskan motivasi memasukkan nama Mansyur, pengusaha tambang, sebagai dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Unpatti dalam penelitian.

Kejanggalan berawal dari Surat Keputusan Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 016/FKp/VIII/ 2016 yang menyetujui proposal proyek penelitian berjudul ”Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri di Pulau Buru”.

Penelitian itu melibatkan Unpatti, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan sebuah perusahaan tambang.

Nama Mansyur disebut sebagai penanggung jawab dalam proposal penelitian. Setelah ditelusuri, tidak ada dosen atau pegawai Fakultas MIPA Unpatti dengan nama itu (Kompas, 14/11).

Dekan Fakultas MIPA Unpatti Piter Kakisina, lewat telepon, membenarkan bahwa Mansyur adalah pengusaha tambang di Gunung Botak. Sebelumnya, Piter mengatakan, masuknya nama Mansyur adalah kesalahan teknis.

Selanjutnya, ia mengakui, nama Mansyur dimasukkan karena perusahaan itu menjadi bagian dalam penelitian.

Salah satu rekomendasi penelitian itu memperbolehkan perusahaan Mansyur menggunakan sianida untuk mengolah emas. Zat itu dianggap tidak lebih berbahaya ketimbang merkuri. Penggunaan sianida dalam pengolahan emas disebut metode rendaman.

Padahal, pada saat sama, penegak hukum gencar memberantas peredaran sianida. Banyak hewan di dekat lokasi tambang, seperti sapi dan kambing, dilaporkan mati mendadak lantaran terpapar sianida.

Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, menyayangkan seorang pemodal tambang ”disulap” menjadi dosen MIPA demi memenangi proyek penelitian senilai Rp 270 juta. ”Sebagai akademisi, saya merasa sangat malu,” katanya.

“Rektor harus menjelaskan keterlibatan Unpatti. Kementerian harus meminta klarifikasi terkait rekomendasi ini karena membuat lingkungan Pulau Buru tercemar,” kata Kubangun, alumnus Fakultas Ekonomi Unpatti. (FRN).....................SUMBER, KOMPAS, KAMIS 15 NOPEMBER 2018, HALAMAN 21