Perpustakaan

Dinas Kehutanan Jambi menyiapkan operasi gabungan menanggulangi pembalakan liar di kawasan hutan di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Targetnya para pelaku utama di balik pembalakan.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi Taupiq Bukhari, pembalakan liar terjadi di dua lokasi besar. Pertama, di kawasan hutan beralas hak pengusahaan hutan (HPH) di Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi lain adalah hutan di perbatasan provinsi, termasuk areal kerja restorasi ekosistem Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun.

”Operasi akan berlangsung terpadu. Kami telah kumpulkan bukti dan petakan aliran kayunya,” kata Taupiq, Rabu (20/3/2019). Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Dishut Jambi Agus Sriyanta mengatakan, PT Pesona Belantara Persada (PBP) tidak mengantongi izin rencana kerja tahunan (RKT) sejak 2015.

Sementara PT Putra Duta Indahwood yang areal kerjanya berbatasan dengan PBP belum disetujui RKT-nya tahun 2019. Izin mengangkut sisa tebangan tahun 2018 masih dalam pengajuan.

Berdasarkan pantauan Kompas, dari kawasan hutan areal kerja kedua perusahaan, sekitar 300 meter kubik kayu per hari dibawa keluar melalui Kumpeh dan Sungai Gelam untuk memasok kilang kayu sejumlah wilayah.

Pihak Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku telah mengantongi sejumlah nama pelaku dan penyokong pembalakan liar di Jambi dan Sumatera Selatan.

Operasi gabungan juga akan dilakukan di lima lokasi lain, meliputi Lampung, Sijunjung, Rimbang Baling-Bukit Tiga Puluh Riau, Pesisir Selatan Kerinci, dan Aceh.

”Kami akan tindak seperti kami menangani kasus container berisi kayu merbau ilegal dari Papua,” kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo Iriyono, Rabu, yang dihubungi saat mendampingi kunjungan Komisi IV DPR di Surabaya.

Pihaknya telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan di lokasi-lokasi tersebut. Penanganan kasus pembalakan liar akan menggunakan hukum berlapis. Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan digandeng untuk mengungkap modus pencucian uang.

Tiga direktur ditahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK menahan tiga direktur perusahaan yang diduga terlibat kepemilikan kayu merbau asal Papua secara ilegal. Penahanan itu tindak lanjut operasi pengungkapan kasus di Makassar, Ambon, Gresik, dan Surabaya.

Saat mendampingi anggota Komisi IV DPR meninjau barang bukti pengungkapan kasus, Rabu, di Surabaya, Sustyo Iriyono, menyatakan, pengungkapan kasus itu merupakan hasil kinerja Satuan Tugas Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua.

Sepanjang Desember 2018Maret 2019, dilaksanakan enam operasi pengungkapan kasus dan disita 455 peti kemas kayu ilegal. Enam orang ditahan, termasuk tiga direktur. Satu tersangka lain masuk daftar pencarian orang atau buron.
Berdasarkan informasi dari Biro Humas KLHK, ketiga direktur yang jadi tersangka adalah DG, Direktur PT MGM; DT, Direktur CV EAJ; dan TS, Direktur PT RTF. (ITA/ICH/BRO)....................SUMBER, KOMPAS, KAMIS 21 MARET 2019, HALAMAN 15