Perpustakaan

Kelestarian hutan tropis dataran rendah tersisa Sumatera, Harapan Rainforest, di batas Jambi dan Sumatera Selatan,  terancam berbagai aktivitas ilegal. Sejak 10 tahun terakhir , kawasan itu menjadi target utama perambahan liar untuk pembukaan perkebunan sawit.

Sudah lebih dari 20.000 hektar diklaim para pendatang untuk dibuka menjadi kebun-kebun sawit. Padahal, areal seluas 98.555 hektar itu aturannya dikelola untuk restorasi ekosistem.

“Sulit diatasi karena mereka (perambah) datang dari banyak pintu masuk kawasan hutan,” ujar Lisman Sumardjani, Direktur PT Restorasi Ekosistem (REKI) selaku pemegang izin restorasi ekosistem setempat, Kamis (6/9/2018).

Posisi Hutan Harapan memang dikelilingi perkebunan swasta dan pabrik sawit. Sejumlah pabrik tak memiliki kebun, sehingga mereka membuka peluang masuknya sawit ke pabrik, termasuk dari kebun perambahan liar yang berkembang di Hutan Harapan.

Masalah itu sempat meresahkan negara donator yang mendukung upaya penyelamatan Hutan Harapan. Sebab, kawasan itu menjadi satu-satunya areal hutan alam dataran rendah tersisa yang baik kondisinya. Dunia menilai sangat penting untuk membantu Indonesia menyelamatkan hutan tersisa.

National Programme Advisor Danida Environmental Support Programme, Per Rasmussen, mengatakan pihaknya sempat meminta pengelola hutan untuk mengamankan hutan lebih serius. Pada 2016 lalu, pihaknya meminta agar perambahan ditekan hingga nol persen dalam waktu satu tahun. Tetapi, pengelola hutan tidak sanggup dengan alasan sangat besarnya tekanan dari para perambah. “Kami sangat sedih mengetahui hal ini,” ucapnya.

Tetapi, pihaknya menyadari bahwa memberantas perambahan liar tidaklah mudah. Sebab, dengan luas perambahan yang telah sedemikian masif, PT REKI membutuhkan lebih banyak dukungan. Pemberantasan itu mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.

Adapun, Danida mendukung pendanaan untuk Hutan Harapan sekitar 1 juta dollar AS per tahun. Akhir tahun ini, pendanaan akan berakhir. Namun, kata Per, alasan adalah keinginan pemerintah Denmark mengalihkan dana untuk membantu negara-negara Afrika memerangi kemiskinan.

Head of Department Head of Stakeholder Partnership and Land Stabilization Hutan Harapan, Adam Aziz, menambahkan, pihaknya telah selalu melaporkan setiap kali muncul ancaman baru perambahan liar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ancaman itu mulai dari klaim lahan, jual beli tanah, penerbitan dokumen sporadik, hingga modus perluasan areal desa sekitar.

Pihaknya bahkan meminta bantuan negara untuk operasi dan penegakan hukum yang tegas. Namun, operasi terpadu tak terlaksana hingga kini. Sejauh ini, pihaknya berupaya untuk mengajak warga pendatang turut mendukung upaya menyelamatkan hutan itu. Salah satunya dengan mengembangkan agroforestri................SUMBER, KOMPAS, JUMAT 7 SEPTEMBER 2018, HALAMAN 23